Bolmut, BERITASULUT.CO.ID – Pantai Bunga Indah, salah satu destinasi wisata unggulan di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, kini mengalami penurunan kualitas yang mengkhawatirkan. Sampah yang menumpuk selama hampir satu bulan terakhir mencoreng keindahan pantai ini, memicu gelombang protes dari warga dan wisatawan. Mirisnya, hingga kini belum ada tindakan nyata dari dinas terkait untuk mengatasi masalah ini.
Keluhan terkait kondisi Pantai Bunga Indah telah ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satu unggahan yang menarik perhatian datang dari akun Facebook Riban Datunugu Climbers. Dalam unggahannya, ia membagikan foto terbaru pantai yang tampak penuh dengan sampah, disertai dengan keterangan:
“Kondisi terkini Pantai Bunga Indah Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna (salah satu destinasi wisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) setelah hampir satu bulan tidak dibersihkan oleh petugas kebersihan karena belum adanya kejelasan dari dinas terkait, dalam hal ini DLHK Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Semoga bukan efek Pilkada dan ego wilayah seperti yang ramai beredar di masyarakat.”
Unggahan ini langsung mendapat perhatian publik. Banyak warga menyuarakan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah daerah yang terkesan abai terhadap kebersihan pantai. Beberapa komentar bahkan menyoroti dugaan bahwa keterlambatan penanganan ini ada kaitannya dengan dinamika politik daerah pasca Pilkada.
Sebagai destinasi wisata andalan, seharusnya Pantai Bunga Indah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, terutama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Namun, faktanya, pantai ini justru dibiarkan terbengkalai. Tidak adanya petugas kebersihan selama satu bulan terakhir menandakan lemahnya koordinasi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga aset wisata yang berpotensi mendatangkan pendapatan bagi masyarakat.
Masalah sampah bukanlah hal yang bisa disepelekan. Jika terus dibiarkan, bukan hanya mencoreng citra pariwisata daerah, tetapi juga berisiko menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas. Sampah yang menumpuk dapat mencemari laut, mengganggu ekosistem, dan merusak daya tarik pantai yang selama ini menjadi kebanggaan warga Kuhanga.
Pertanyaan besar yang kini mengemuka adalah: siapa yang bertanggung jawab. DLHK selaku pihak yang berwenang seharusnya memiliki sistem pengelolaan kebersihan yang jelas dan berkelanjutan. Jika benar bahwa petugas kebersihan tidak bekerja karena belum ada kejelasan dari dinas, maka ini menunjukkan ketidakbecusan dalam pengelolaan birokrasi.
Selain itu, pemerintah daerah seharusnya segera turun tangan sebelum masalah ini semakin meluas. Jangan sampai keluhan masyarakat hanya dianggap angin lalu tanpa solusi konkret. Jika kebersihan pantai saja tidak bisa dijaga, bagaimana mungkin daerah ini bisa bersaing dengan destinasi wisata di tempat lain
Masyarakat tidak butuh janji-janji kosong. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata dari DLHK dan pemerintah daerah. Jika alasan keterlambatan adalah faktor politik atau ego wilayah seperti yang disebutkan dalam unggahan viral, maka hal ini semakin menunjukkan bahwa kepentingan rakyat masih belum menjadi prioritas utama bagi pejabat yang berwenang.
DLHK harus segera mengerahkan petugas kebersihan untuk membersihkan Pantai Bunga Indah. Selain itu, pemerintah daerah perlu menetapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, seperti menyediakan tempat pembuangan sampah yang memadai, meningkatkan pengawasan, serta melibatkan masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai.
Jika tidak ada perubahan, bukan tidak mungkin wisatawan akan enggan datang ke Pantai Bunga Indah. Pada akhirnya, yang dirugikan bukan hanya lingkungan, tetapi juga masyarakat setempat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, masyarakat berhak menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah dalam menangani masalah ini.
Pemerintah harus ingat, keindahan alam adalah aset berharga yang tidak boleh diabaikan. Jika Pantai Bunga Indah terus dibiarkan dalam kondisi yang memprihatinkan, maka bukan tidak mungkin destinasi ini akan kehilangan daya tariknya dan menjadi bukti nyata kegagalan pemerintah dalam mengelola potensi wisata daerahnya sendiri.
(FHIK)
