Manado, BERITASULUT.CO.ID – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara akan memanggil hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemprov Sulut.
Ketua Komisi I Braien Waworuntu SE mengatakan, digelarnya RDP ini untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa yang ada di Sulut, terlebih dengan menindak-lanjuti pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto yang akan memiskinkan kepala desa yang korupsi uang dana desa, juga persoalan ASN PPPK.
“Kami akan melakukan RDP dengan Dinas PMD. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, selain itu terkait dengan dana desa yang berkembang saat ini dimana kita ketahui bersama honor P3K yang belum dibayarkan,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di ruang Fraksi Partai NasDem, Senin (20/1/2025).
Bendahara Tim Pemenangan Gubernur dan Wagub Sulut terpilih YSK-Victor ini juga berharap honor tersebut dapat dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Saya selaku Ketua Komisi I mengharapkan ini harus dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan sampai dibebankan kepada pemerintahan yang baru. Sedangkan kita ketahui pemerintahan yang baru ini bersama pak YSK dan Viktor jangan sampai ada dosa dosa lama yang mereka harus lunasi,” tegas Braien.
(IKA)
