Manado, BERITASULUT.CO.ID – Kebijakan Pemerintah dengan menerapkan input pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD melalui aplikasi sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) sudah sangat baik dan perlu mendapatkan dukungan.
Hal ini dikatakan Anggota DPRD Sulut Eldo Wongkar, usai mengikuti Sosialisasi Input data lewat Pokir yang digelar di Ruang rapat Paripurna, Selasa (14/1/2025).
Menurutnya dalam hal Pokir mana saja yang dapat diakomodir ditentukan bagaimana hasil verifikasi SKPD yang diselaraskan dengan Visi Misi Gubernur.
“Mengingat Pokir yang diinput oleh Anggota DPRD bukan untuk kepentingan Anggota. Tetapi untuk kepentingan masyarakat yang didasarkan dari hasil reses anggota DPRD yang dilakukan di masing – masing Daerah Pemilihan,” ujar Wongkar.
Lanjutnya, sebagai Anggota DPRD ia pun berharap agar setiap Pokir yang didalamnya aspirasi masyarakat, pemerintah harus akomodir.
“Komitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat adalah kewajiban dan ini sesuai dengan misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tetap berjuang bersama rakyat,” ungkapnya.
“Menjadi anggota Dewan adalah amanah yang diberikan oleh rakyat, sehingga kami berkewajiban untuk memperjuangkan apa yang diharapkan oleh masyarakat,” pungkas Legislator PDI Perjuangan Dapil Minsel-Mitra ini.
Untuk diketahui input data Pokir anggota DPRD Sulut tahun 2025 masih harus menunggu revisi APBD yang akan diselaraskan dengan Visi Misi Gubernur terpilih YSK yang akan segera dilantik Maret 2025 ini.
(IKA)
