Manado, BERITASULUT.CO.ID – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Priscilla Cindy Wurangian memberikan catatan kritis soal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, dalam pembahasan akhir RAPBD antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang paripurna kantor DPRD Sulut, Jumat (29/11/2024).
Legislator dapil Minut-Bitung ini mengatakan, pembahasan APBD tahun anggaran 2025 antara TAPD dan DPRD secara intensif dan komprehensif telah merumuskan hal-hal yang kongkrit dan final menyangkut mekanisme APBD secara keseluruhan.
“Money follow program yang prioritas anggaran di dinas-dinas harus mengutamakan program yang bersentuhan langsung masyarakat,” ucap Cindy.
Lanjutnya, anggaran Rp32 miliar harus sesuai dengan aturan, Direksi Bank SulutGo telah memastikan bahwa dikemudian hari pemerintah provinsi tetap menjadi PSPJ utama dan KUB akan berlanjut paling lama 6 tahun sejak 2024.
“Apa yang telah disepakati dalam rapat badan anggaran untuk diimplementasikan dalam SIPD,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut ini.
“Dengan adanya catatan-catatan dari pembahasan dan kajian-kajian tersebut dalam pendapat akhir itu, maka Fraksi Partai Golkar menyetujui dan menerima Ranperda APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,” tandas Cindy.
(IKA)
