Manado, BERITASULUT.co.id – Belum seminggu pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), dampaknya sudah langsung dirasakan rakyat, termasuk rakyat di Sulawesi Utara (Sulut).
Bahkan Partai Demokrat menilai, rakyat mulai menjerit bahkan menilai pemerintah baik kota, kabupaten apalagi provinsi tidak siap sehingga lambat mengantisipasi.
Untuk itu, DPD Partai Demokrat Sulut mengusulkan kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey segera melakukan penyesuaian tarif angkutan umum.
“Salah satu contoh, sampai saat ini belum ada penyesuaian tarif kendaraan angkutan umum baik di dalam kota dan kabupaten apalagi tarif antar kota dan kabupaten dalam provinsi,” kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sulut Rivay Rompas, Rabu (7/9/2022) sore.
Dia mengaku prihatin dengan kondisi rakyat saat ini. Sebab keputusan pemerintah pusat ini telah memberi dampak yang sangat luas dalam masyarakat.
“Saya bisa memahami kenapa para sopir sudah menaikkan tarifnya sendiri. Karena sejak hari Sabtu (3/9) lalu, mereka sudah mengisi bahan bakar dengan harga baru. Tapi, tarif belum ada kenaikan. Disisi lainnya saya juga sangat memahami penderitaan rakyat yang harus membayar ongkos kendaraan dengan tarif yang belum ditetapkan,” tegasnya.
Mantan Ketua DPD GAMKI Sulut ini kemudian menyorot sikap antisipatif Pemprov Sulut yang belum menetapkan tarif angkutan antar kota/kabupaten dalam provinsi. Belum adanya penetapan ini karena tidak ada yang bisa memutuskan.
“Seharusnya semua kepala daerah sudah mengantisipasi sebelum kenaikan BBM ini diputuskan. Tapi sangat disayangkan belum ada tindakan jelas dari para pemangku kepentingan, terlihat jelas koordinasi pemerintah pusat sampai kedaerah tidak berjalan dengan baik,” tandas Rompas dengan nada sedih.
Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unima ini bahkan menilai, kondisi ini diperburuk karena Gubernur Sulut sedang berada di luar negeri, dan implikasinya adalah penundaan penetapan tarif kendaraan umum daerah.